Kades Glundengan Usir Wartawan Saat Ditanyai Terkait Dugaan Kontraktualkan Proyek Dari Dana Desa - METRO JATIM

Breaking

Post Top Ad

Pasang Iklan Disini

Post Top Ad

Pasang Iklan Disini

Rabu, 13 Mei 2020

Kades Glundengan Usir Wartawan Saat Ditanyai Terkait Dugaan Kontraktualkan Proyek Dari Dana Desa


Jember, Metro Jatim;

Pemerintah Indonesia melalui program Nawa Cita  telah menggelontor Dana Desa mulai  tahun 2015. Hal tersebut adalah merupakan implementasi dari UU Desa No. 6 Tahun 2014 Bahwa UU Desa merupakan ujung tombak pemerintah dalam pembangunan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Oleh karena itu wartawan Metro Jatim terus ikut andil dalam pengawasan gelontoran Dana Desa, kali ini Desa Glundengan Kec. Wuluhan Kab. Jember yang dikunjungi.

Desa Glundengan menggelontorkan dana desa untuk berbagai kepentingan desa, salah satunya ialah pembangunan draynase dengan anggaran Rp.303.895.000,- .

Kepala Desa Glundengan, Heriyanto saat ditemui di kantornya, Senin (11/05/2020) saat dikonfirmasi terkait dugaan pengerjaan dikerjakan oleh secara kontraktual kepada pemborong mengatakan, "TIDAK PERLU, TIDAK PERLU, TIDAK PERLU," ucapnya dengan nada emosi sambil mengusir awak media agar keluar dari kantor Desa Glundengan (bukti rekam video).

Tentu saja perlakuan kasar dari oknum Kades ini membuat awak media yang ini bertanya-tanya, ada apa dengan kades tersebut.

Pembangunan draynase Desa Glundengan menggunakan alat berat 

Selanjutnya, salah seorang kuli yang sedang bekerja di lokasi proyek ketika ditanyai siapa pemborongnya, menyebut seseorang diduga pemborong dari proyek draynase desa Glundengan bernama "P. Nyoto".

N Herman K. anggota LSM Forum Komunikasi Peduli Masyarakat Nasional (FKPMN) berkaitan dengan dugaan pengerjaan kegiatan pembangunan yang menggunakan dana desa yang dikerjakan secara kontraktual berpendapat bahwa perihal ini tidak bisa dibenarkan.

Herman mengatakan bahwa apa yang terjadi terkait proyek yang bersumber dari dana desa di Desa Glundengan Kec. Wuluhan yang dikontraktualkan kepada pemborong sudah menyalahi aturan. Dimana seharusnya pelaksanaan proyek Dana Desa itu wajib dilaksanakan secara Swakelola.

"Oleh karena metode yang diterapkan oleh Kades Glundengan ini ada indikasi yang mengarah pada dugaan tindakan korupsi, Saya sebagai anggota Lembaga Swadaya Masyarakat akan menindaklanjuti  dengan melaporkan kasus dugaan adanya jual beli anggaran proyek desa (kontraktual) ke Polres Jember agar persoalan ini ditindak lanjuti," ujar Herman. (ABD. LATIEF) 

Post Top Ad

Pasang Iklan Disini