DPRD Trenggalek, Temukan Problem 5% Penerima Bansos Tidak Layak - METRO JATIM

Breaking

Post Top Ad

Pasang Iklan Disini

Post Top Ad

Pasang Iklan Disini

 



 


 


 


 

Selasa, 12 Mei 2020

DPRD Trenggalek, Temukan Problem 5% Penerima Bansos Tidak Layak

Agus Cahyono, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek

Trenggalek, Metro Jatim;
Inspeksi mendadak (sidak) unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek hampir seluruh desa se-Kabupaten penerima bantuan sosial dari Kementrian Sosial data penerima ada problem sekitar 5 persen (%). Hal ini terungkap setelah unsur pimpinan DPRD Trenggalek melakukan Sidak ke Desa karena dinilai Kementrian Sosial dalam mendata tidak melibatkan pihak desa.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Agus Cahyono, saat di konfirmasi setelah melakukan sidak di desa-desa Kecamatan Suruh membeberkan, hasil sidak hari ini hampir di seluruh Desa, ditemukan rata-rata 5 penerima Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial setara 5% dari jumlah penerima tidak layak mendapatkan bantuan, Selasa (12/5/2020).

"Jadi problem hampir di seluruh desa terkait dengan data dari pusat, artinya beberapa nama sudah tidak layak untuk menerima bantuan, mulai dari sudah meninggal, kemudian kategori kaya, serta ini terjadi di seluruh desa," ungkapnya.

Selanjutnya rata rata kasusnya di lokasi sekitar lima (5) penerima, kalau di persentase sekitar 5 persen, dalam hal ini tergantung kuota-kuota di desa, biasanya ada banyak juga yang tidak layak menerima.

Masih menurutnya, ketika data penerima bantuan sosial yang tidak layak menerima dicoret, sayangnya tidak bisa dialihkan, sehingga bantuan kembali ke pusat.

"Saya berharap Kementrian Sosial harus update data, karena tidak tahu Pandemi ini sampai kapan berahir, ketika penyaluran tahap awal ini ada beberapa pencoretan harapan kita kota penerima tetap,"katanya. 

Ia berharap kuota penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial kuota tetap dan bisa dialihkan kepada mereka yang berhak untuk menerima serta dalam pendataan harus melibatkan pihak desa.

"Pendataan itu tetap harus melibatkan desa karena desa punya kepanjangan sampe tingkat RT, jadi RT yang sangat tau warganya mana yang paling kaya dan mana yang paling miskin," pungkasnya. (Hard/sum)

Post Top Ad

Pasang Iklan Disini