Warga Penerima Program BSPS Merasa Tidak Puas Dengan Hasil Kinerja Para Pelaksana dan Hasilnya - METRO JATIM

Breaking

Post Top Ad

Pasang Iklan Disini

Post Top Ad

Pasang Iklan Disini

Selasa, 27 Agustus 2019

Warga Penerima Program BSPS Merasa Tidak Puas Dengan Hasil Kinerja Para Pelaksana dan Hasilnya


Tulungagung, Metro Jatim;

Di Kabupaten Tulungagung untuk program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS)  yang bertujuan menciptakan perumahan layak huni bagi masyarakat sudah memasuki pembangunan tahap pertama. 

Anggaran dana setiap penerima bantuan BSPS di kabupaten Tulungagung untuk tahun 2019 ialah sebesar 17,5 juta Rupiah untuk penerima dengan pembagian 15 juta Rupiah dianggarkan guna belanja material bangunan, kemudian 2,5 juta Rupiah untuk ongkos tukang bangunan. 

Salah satu desa yang sebagian besar sudah menyelesaikan pembangunan tahap pertama adalah desa Pucangan kecamatan Kauman.

Selanjutnya informasi yang didapat dari pendamping yang ditunjuk. Ada 32 penerima bantuan yang mendapatkan dan sekitar 26 titik sudah menyelesaikan tahap pertama dengan hasil memuaskan. Hal tersebut berbeda dengan hasil penelusuran kepada penerima bantuan didesa tersebut. 

Material pasir dengan kandungan lumpur tinggi

Masyarakat banyak yang mengeluhkan kualitas material yang didatangkan tidak sesuai dengan pengajuan awal sebelum BSPS dimulai. Batako yang didatangkan mudah hancur, pasir yang didatangkan kurang bagus (kadar lumpur tinggi). Diameter besi tidak sesuai dengan keterangan yang ada.

Batako yang digunakan kurang bagus kualitasnya atau mudah hancur

Beberapa Hal tersebut juga dikuatkan dengan pernyataan para pekerja yang mengerjakan program tersebut. "Tidak bisa asal pasang batako. Kondisinya sangat rapuh ditambah pasirnya juga tidak layak, besinya juga seperti itu," ujar beberapa pekerja.

"Kalau masalah kualitas seperti ini, semoga saja awet,"  kata salah seorang pekerja sambil tertawa.

Penerima bantuan diwilayah tersebut tidak banyak berkomentar banyak, "Pak Bayan yang menjadi pendamping selama ini," ucap salah seorang warga penerima. 

Hal berbeda disampaikan Nuri, Bayan desa setempat ketika dikonfirmasi terkait pendamping Ia menjelaskan, bahwa untuk pendampingnya ada sendiri yang langsung ditunjuk oleh dinas, pendampingnya saudara Wawan.
Selanjuthya masih menurut Bayan, tanggung jawab masalah ini ada di pendamping.

Sedangkan menurut Kabid perumahan dan pemukiman diwakili oleh Eko Suwandi selaku sekretaris teknis pelaksana program BSPS. "Hal tersebut tidak bisa dibenarkan, tidak bisa lepas tanggung jawab begitu aja, desa yang mendapat program BSPS juga ikut berperan dalam hal itu. mereka masuk dalam struktur kepengurusan sebagai anggota tehnis pelaksanaan," jelas Eko. 

Lanjutnya, ada surat keputusan (SK) yang menguatkan hal tersebut, dan SK itu juga ditandatangani oleh Maryoto Bhirowo saat menjabat sebagai wakil Bupati. 

Adanya dugaan material yang tidak layak, Eko tidak bisa berkomentar banyak. Menurutnya semua kewenangan ada di Kabid perumahan dan pemukiman rakyat.

(Rahmad Irfani)

Post Top Ad

Pasang Iklan Disini